Tantangan berat bagi Institusi /organisasi yang bergerak dibidang lingkungan hidup, yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dengan serius adalah segera mengejar ketertinggalan pencapaian sasaran nasional, dimana dibutuhkan kerja keras dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Balthasar Kambuaya mengatakan harus bisa dipastikan supaya seluruh penyelenggaraan kegiatan negara lebih efisien dan anggaran dibelanjakan dengan baik dan benar.
Serta memastikan tidak terjadi policy failure dan prinsip kepemerintahan yang baik berjalan.
“Serta bebas dari isu korupsi dan pungutan liar (pungli),” ujar Balthasar pada hari rabu 27/2/2012 di Pontianak ,Pada saat Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup Ekoregion Kalimantan
Kambuaya, mengatakan untuk itu perlu segera dipetakan kembali proses bisnis keseluruhan pengelolaan pemberdayaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan reposisi kementerian lingkungan hidup, instansi lingkungan hidup di daerah dan mitra-mitra strategis yang ada.
Dia menjelaskan Kalimantan memang salah satu harapan dunia terkait penyelamatan lingkungan.
Menurutnya, Kalimantan memiliki kekayaan alam luar biasa. “Termasuk Orangutan di dalamnya, selain hasil bumi tambang dimana sekitar 41% cadangan batu bara dan 9% cadangan minyak nasional ada di Kalimantan. Maka dari itu harus betul-betul dilakukan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah masing-masing,” katanya.
Sedangkan untuk indeks kualitas lingkungan hidup Kalimantan pada 2011 berjumlah 64 poin diatas rerata indeks lingkungan hidup nasional.
“Kecenderungannya baik. Tetapi orang selalu melihat ( kenyataannya rusak parah) . Dan ini tentunya menjadi perhatian bersama. Ya memang kalau tidak didukung dengan dana yang baik, ya hasilnya tidak baik,” tambahnya.
Dia menekankan terkait tata ruang wilayah, dimana rencana tata ruang wilayah (RTRW) dinilai sangat penting. Selain juga tata ruang dan pemetaanya.
“RTRW yang sudah dibuat harus dilaksanakan. Jadi, nantinya ada semacam ekonomi hijau. Dan warga sendiri berhak atas menjaga lingkungan itu sendiri,” katanya.
Dia menambahkan terkait masyarakat adat saat ini, sudah ada MoU dengan NGO (Non Goverment Organization) dan masyarakat adat itu sendiri.
Pada kesempatan tersebut Ketua Umum GRAPESDA KALIMANTAN sebagai salah satu Organisasi yang berkonsentrasi pada penyelamatan Lingkungan mempertsnyakan kebijakan pemerintah pusat yang selama ini terkesan asal-asalan dalam membuat aturan dan kebijakan, " pusat jangan asal,kalimantan ini bukan daerah yang hanya untuk di eksploitasi SDAnya,tapi harus juga dihormati dan dijaga kelestariannya" Ujar Arie Yannur.
dia menambahkan bahwa kerusakan Alam kalimantan saat ini di picu oleh kebijakan pusat didukung oleh daerah yang terkesan salah kaprah tentang makna Investasi, " Kami menolak dengan tegas Investasi apapun yang berkaitan dengan SDA,bila investasi tersebut hanya pandai merusak,ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengatakan Kalimantan Barat memiliki wilayah yang cukup luas, dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia.
Dia menjelaskan dari zaman Orde Baru, Pulau Kalimantan penopang utama APBN, dengan sumber pendapatan dari HPH, sehingga tak aneh terjadi kerusakan di Pulau Kalimantan akibat eksploitasi secara masif saat itu.
“Untuk itu, kita tak bisa melihat kebelakang, ke depan adalah menyelamatkan lingkungan yang ada saat ini dan ini menjadi tantangan ke depan serta komitmen kita untuk menyelamatkan lingkungan, di mana Kalimantan juga merupakan paru-paru dunia,” katanya.
Sedangkan terkait masalah perkebunan, kata Cornelis, ada sekitar 10.000 izin dari Bupati yang telah diterbitkan tanpa menyisakan sedikitpun untuk konservasi. Akan tetapi, lanjutnya, ada juga kesadaran dari perusahaan perkebunan kelapa sawit seperti di Kabupaten Kayong Utara yang menciptakan sendiri untuk area konservasi.
“Sehingga kesadaran memperhatikan lingkungan itu harus melibatkan semua pihak, dimulai dari rumah tangga,” tukasnya.
pada Acara yang dihadiri utusan dari semua provinsi di kalimantan ini Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Kalbar juga mengunjungi “Rumah Pelangi” yang dikelola oleh Pastor Samuel Oton Sidin, penerima Kalpataru 2012 kategori pembina lingkungan.
Untuk diketahui, kawasan ini merupakan lahan konservasi bekas lahan terbakar dan penebangan liar di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
Kawasan tersebut dijadikan tempat pendidikan pengelolaan lahan yang dijadikan tempat penangkaran hewan Landak serta pembibitan beragam jenis buah asli Kalimantan.
Meneg LH juga melakukan penanaman dan pemberian 1.000 bibit tanaman, serta memberikan 1 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya .
Pada kesempatan tersebut GRAPESDA KALIMANTAN, menghimbau kepada pemerintah Melalui Menteri Negara LH, untuk benar-benar berkomitmen dalam hal penyelematan Lingkungan,jangan hanya sebatas retorika dan Inplementasi sesaat setelah itu penghancuran dilanjutkan.
Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Balthasar Kambuaya mengatakan harus bisa dipastikan supaya seluruh penyelenggaraan kegiatan negara lebih efisien dan anggaran dibelanjakan dengan baik dan benar.
Serta memastikan tidak terjadi policy failure dan prinsip kepemerintahan yang baik berjalan.
“Serta bebas dari isu korupsi dan pungutan liar (pungli),” ujar Balthasar pada hari rabu 27/2/2012 di Pontianak ,Pada saat Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup Ekoregion Kalimantan
Kambuaya, mengatakan untuk itu perlu segera dipetakan kembali proses bisnis keseluruhan pengelolaan pemberdayaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan reposisi kementerian lingkungan hidup, instansi lingkungan hidup di daerah dan mitra-mitra strategis yang ada.
Dia menjelaskan Kalimantan memang salah satu harapan dunia terkait penyelamatan lingkungan.
Menurutnya, Kalimantan memiliki kekayaan alam luar biasa. “Termasuk Orangutan di dalamnya, selain hasil bumi tambang dimana sekitar 41% cadangan batu bara dan 9% cadangan minyak nasional ada di Kalimantan. Maka dari itu harus betul-betul dilakukan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah masing-masing,” katanya.
Sedangkan untuk indeks kualitas lingkungan hidup Kalimantan pada 2011 berjumlah 64 poin diatas rerata indeks lingkungan hidup nasional.
“Kecenderungannya baik. Tetapi orang selalu melihat ( kenyataannya rusak parah) . Dan ini tentunya menjadi perhatian bersama. Ya memang kalau tidak didukung dengan dana yang baik, ya hasilnya tidak baik,” tambahnya.
Dia menekankan terkait tata ruang wilayah, dimana rencana tata ruang wilayah (RTRW) dinilai sangat penting. Selain juga tata ruang dan pemetaanya.
“RTRW yang sudah dibuat harus dilaksanakan. Jadi, nantinya ada semacam ekonomi hijau. Dan warga sendiri berhak atas menjaga lingkungan itu sendiri,” katanya.
Dia menambahkan terkait masyarakat adat saat ini, sudah ada MoU dengan NGO (Non Goverment Organization) dan masyarakat adat itu sendiri.
Pada kesempatan tersebut Ketua Umum GRAPESDA KALIMANTAN sebagai salah satu Organisasi yang berkonsentrasi pada penyelamatan Lingkungan mempertsnyakan kebijakan pemerintah pusat yang selama ini terkesan asal-asalan dalam membuat aturan dan kebijakan, " pusat jangan asal,kalimantan ini bukan daerah yang hanya untuk di eksploitasi SDAnya,tapi harus juga dihormati dan dijaga kelestariannya" Ujar Arie Yannur.
dia menambahkan bahwa kerusakan Alam kalimantan saat ini di picu oleh kebijakan pusat didukung oleh daerah yang terkesan salah kaprah tentang makna Investasi, " Kami menolak dengan tegas Investasi apapun yang berkaitan dengan SDA,bila investasi tersebut hanya pandai merusak,ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengatakan Kalimantan Barat memiliki wilayah yang cukup luas, dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia.
Dia menjelaskan dari zaman Orde Baru, Pulau Kalimantan penopang utama APBN, dengan sumber pendapatan dari HPH, sehingga tak aneh terjadi kerusakan di Pulau Kalimantan akibat eksploitasi secara masif saat itu.
“Untuk itu, kita tak bisa melihat kebelakang, ke depan adalah menyelamatkan lingkungan yang ada saat ini dan ini menjadi tantangan ke depan serta komitmen kita untuk menyelamatkan lingkungan, di mana Kalimantan juga merupakan paru-paru dunia,” katanya.
Sedangkan terkait masalah perkebunan, kata Cornelis, ada sekitar 10.000 izin dari Bupati yang telah diterbitkan tanpa menyisakan sedikitpun untuk konservasi. Akan tetapi, lanjutnya, ada juga kesadaran dari perusahaan perkebunan kelapa sawit seperti di Kabupaten Kayong Utara yang menciptakan sendiri untuk area konservasi.
“Sehingga kesadaran memperhatikan lingkungan itu harus melibatkan semua pihak, dimulai dari rumah tangga,” tukasnya.
pada Acara yang dihadiri utusan dari semua provinsi di kalimantan ini Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Kalbar juga mengunjungi “Rumah Pelangi” yang dikelola oleh Pastor Samuel Oton Sidin, penerima Kalpataru 2012 kategori pembina lingkungan.
Untuk diketahui, kawasan ini merupakan lahan konservasi bekas lahan terbakar dan penebangan liar di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
Kawasan tersebut dijadikan tempat pendidikan pengelolaan lahan yang dijadikan tempat penangkaran hewan Landak serta pembibitan beragam jenis buah asli Kalimantan.
Meneg LH juga melakukan penanaman dan pemberian 1.000 bibit tanaman, serta memberikan 1 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya .
Pada kesempatan tersebut GRAPESDA KALIMANTAN, menghimbau kepada pemerintah Melalui Menteri Negara LH, untuk benar-benar berkomitmen dalam hal penyelematan Lingkungan,jangan hanya sebatas retorika dan Inplementasi sesaat setelah itu penghancuran dilanjutkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar